TP.PKK KECAMATAN DAHA BARAT JUARA 1 LOMBA MENU 3B

Masyarakat Kecamatan Daha Barat pantas berbangga dengan keluarnya Tim Penggerak PKK daerah itu sebagai juara I dalam Lomba menu 3 B ( Bergizi, Berimbang dan Beragam) yang digelar TP PKK Kabupaten bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. ‘’Dalam lomba menu 3 B non beras yang terbuat dari ubi negara. Dibuat Ketupat Kandangan yang bahan semuanya terbuat dari ubi negara,” ujar panitia pelaksana Hj Agustiati Rukhaimi Alman. Dan menu serba ubi yang berbahan dasar lokal tahun 2013 ini, Tim Penggerak PKK Daha Barat kembali berjaya sebagai juara. Selain itu, keluar sebagai pemenang II dalam lomba menu 3 B, yakni Kecamatan Kalumpang serta juara III diraih TP PKK Kecamatan Simpur. Keberhasilan itu menandakan, Tim Penggerak PKK Daha Barat cukup berhasil dalam melak sanakan 10 program pokok PKK selama ini. Sebab, dalam lomba Menu 3 B dalam beberapa tahun terakhir PKK Daha Barat selalu mengukir prestasi gemilang. Namun, keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan masyarakat Daha barat khususnya anggota PKK. ‘’Keberhasilan itu adalah berkat kerja keras dari seluruh Tim Penggerak PKK kecamatan termasuk PKK Desa dan dukungan semua elemen masyarakat,’’ terang Ketua TP PKK Norhasanah. Selaku ketua Tim Penggerak PKK kecamatan, ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota PKK yang menunjukan keseriusan mengikuti lomba. Ke depan, Menu 3 B perlu dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. menurut Panitia pelaksana dalamlomba menu 3 B Ir Hj Agustiati Rukhaimi Alman mengatakan, Tak hanya lomba menu 3 B. Pada hari ini juga dilaksanakan lomba ACMI. Yang mana juri dari lomba tersebut ialah, Wakil Bupati HSS H Ardiansyah, S.Hut, Assisten I Drs H Iwan Friady, MAP, Assisten II Ir H Fathurrahman, MP, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Hj Zaitun Ardiansyah, serta pokja III. Untuk pemenang lomba Menu 3 B, TP PKK Kecamatan daha barat, juara II Kalumpang dan juara ke III TP PKK Kecamatan Simpur. Sedangkan pemenang lomba ACMI, diraih kecamatan Telaga Langsat sebagai juara I, juara II TP PKK Kecamatan Padang Batung, disusul juara ketiga diraih kecamatan Sungai Raya.

PERINGATAN HARI KESATUAN GERAK PKK

Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 41 Tahun 2013 di peringati dengan lomba Menu 3 B (beragam, Bergizi, Berimbang) dan lomba ACMI (kue tradisional berbahan lokal). Peringatan tersebut, dilaksanakan di pendopo Kabupaten, Rabu (1/5). Tema Hari Kesatuan Gerak PKK kali ini, ” Mari Kita Wujudkan Keluarga Yang Mandiri dan Sejahtera Melalui Hari Kesatuan Gerak PKK ,”. Turut hadir, Wakil Bupati H Ardiasyah, S.Hut, Kepala SKPD, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Hj Zaitun Ardiansyah beserta pengurus, dan anggota TP PKK se Kabupaten HSS. Nuryati Qamariah selaku panitia pelaksana menyampaikan laporannya bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan kiprah peran wanita Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan guna tercapainya kegiatan pembangunan nasional. Wabup H Ardiansyah, S.Hut dalam sambutannya mengatakan, bahwa akan terus mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK.
” Semoga peringatan HUT PKK mampu memberikan motivasi dan semangat pada kader-kader PKK agar giat melaksanakan tugas. Yakni berusaha memberdayakan dan mensejahterakan keluarga,” kata wabup. Tak hanya itu, H Ardiansyah mengajak kepada yang hadir agar mensyukuri hasil-hasil pembangunan yang ada di HSS dan meningkatkan aktifitas baik di bidang pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya sehingga kelak HSS kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Ketua TP PKK Kabupaten HSS Hj Zaitun Ardiansyah yang didampingi oleh pengurus PKK dan Dharma Wanita Persatuan HSS. yang diberikan kepada isteri Ketua DPRD HSS.

Bupati Hulu Sungai Selatan Tidak Akan Melakukan Pelantikan Pejabat

Sejumlah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten(Pemkab) HSS dibiarkan kosong. Kursi jabatan penting yang masih kosong ditinggalkanpejabat lama pensiun ini diperkirakan baru akan terisi usai pelantikan jabatan bupati yang baru pada pelantikan 17 Juni mendatang.” Kemungkinan akan terisi, usai bupati yang baru dilantik. Dan bupati yang barulah yang melantik dan menentukan jabatan bagi pejabatnya mendatang,” kata SaidAli Fachir Kepala BKD HSS.Menurut Said Ali Fachir, Ini berdasarkan surat Mendagri nomor 800/5335/SJ perihal pelaksanaan mutasi pejabat struktural menjelang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Akan tetapi bukan berarti bupatiyang masih menjabat sekarang tak bisa melakukan mutasi dan memberikan promosi jabatan. Ketika kami hubungi, Bupati HM Safi’i mengatakan bahwa, bupati merasa tak enak. Jikalau apa-apa, pabila melakukan pelantikan, nantinya baru menjabat akan diganti bupati yang baru. Jadi alangkah baiknya, pabila bupati yang baru saja melakukan pelantikan. Habis masa jabatan dua bulan lagi.Masih menurut Said Ali fachir, bahwa surat Mendagri tersebut isinya ialah mempedomani hal-hal pelaksanaan mutasi pejabat struktural menjelang pemilihan umum kepala daerah untuk menjaga netralitas PNS dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, daerah tidakmelaksanakan mutasi pejabat struktural menjelang enam bulan sebelum penyelenggaraan penilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kecuali, untuk pengisian jabatan yang lowong, dengan tidak melakukan pemberhentian pejabat (nonjob), menurunkan jabatan dan mengalihkan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional.Menurut Said, pengisian kursi jabatan struktural yang masih kosong harus melalui sejumlah proses di antaranya penggodokan nama pejabat yang akan mengisi hingga pengajuan izin ke Bupati HSS.Sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemkab HSS yang hingga kini masih kosong,sebagian besar disebabkan ditinggal pensiun pejabat lama. Kekosongan tersebut di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menyusul pada bulan Nopember mendatang Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan. Belum lagi sejumlah pejabat eselon III dan IV yang banyak tahun ini memasuki masa pensiun.

KEMISKINAN DI MATA PARA BIROKRAT PEMERINTAH DAERAH

Oleh : DR. H. M. SAFII, Msi

Bupati Hulu Sungai Selatan

Dosen Luar Biasa Fisip, MIP dan MAP Unlam

 Birokrat pada Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana dari kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) baik  kebijakan jangka panjang untuk masa waktu 20 tahun (RPJPD), Menengah untuk masa waktu 5 tahun (RPJMD) dan Pendek untuk masa tahunan (RKPD) sebagai diatur oleh Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Perencanan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan kedudukan sebagai  pelaksana tersebut maka baik tidaknya program yang dibuat dari aspek teknis ditentukan oleh kualitas birokrat itu sendiri, akan tetapi dari aspek kebijakan ditentukan oleh Kepala Daerah dan DPRD.

Kebijakan penuntasan kemiskinan didaerah seharusnya sejalan dan sama gencarnya dengan pemerintah pusat bahkan kebijakan penuntasan kemiskinan didaerah lebih komprehensif-spesifik yang bersifat lokal daerah atau dengan kata lain kebijakan didaerah lebih cerdas dan lebih lengkap (holistik-komprehensif policy). Tetapi kenyataannya adalah sebaliknya, Pemerintah Daerah hanya sekedar pelengkap semata, ditandai oleh sharing/penyertaan dana dan tempat dari program pemerintah pusat antara 0% sampai 10% seperti program BLT, PNPM-Mandiri, PNPM-Perkotaan, PNPM-Pisew, PNPM-PUAP dan lain-lain. Berdasarkan fakta ini ada pertanyaan besar yang harus dijawab oleh pemangku kepentingan didaerah, yaitu: Pertama apakah karena ketidak percayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dan; Kedua tidak adanya kemampuan finansial atau  sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam penuntasan kemiskinan.

 

Tidak Dipercaya atau Tidak Mampu  Mengatasi Kemiskinan??

Dua pertanyaan  diatas untuk pemangku kepentingan di daerah dalam mengatasi kemiskinan adalah benar bahkan lebih mendasar, jika dikaitkan dalam konteks era otonomi daerah (desentralisasi) seharus diserahkan secara tehnis pengelolaannya kepada pemerintah daerah, bagi pemerintah pusat cukup hanya dengan regulasi untuk mengatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan program penuntasan kemiskinan. Ketidak percayaan juga tergambarkan dengan jelas dari aspek pengelolaan keuangan dimana disalurkan langsung kerekening sasaran kelompok miskin. Berdasarkan fakta tersebut dalam tataran kebijakan penuntasan kemiskinan ini,  maka Pemerintah Daerah baik eksekutif, legislatif dan birokrat harus merasa malu kepada pemerintah pusat dan masyarakat, yang harus dijawabkan dengan langkah kongkrit melalui komitmen, kebijakan-program-kegiatan yang apik, dukungan sumber daya-dana dan politik serta kejujuran-keihlasan untuk memerangi kemiskinan didaerah.

Untuk menumbuhkan kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap program penuntasan kemiskinan oleh pemerintah daerah haruslah dibuktikan melalui: 1. Menumbuhkan kejujuran dan profesionalisme birokrat; 2.  Menyempurnakan dan memantapkan manajemen pengelolaan di daerah; 3. Memantapkan dan mengembangkan program pro-orang miskin oleh pemerintah daerah dan; 4. Memantapkan komitmen politik terhadap program penuntasan kemiskinan di daerah. Keempat langkah ini haruslah dijalankan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan duikungan riil pembiayaan dari Pemerintah Pusat melalui berbagai Kementerian Negara yang terkait serta untuk mendapatkan dukungan dari berbagai elemen baik swasta dan masyarakat.

 

Bergeser Dari Paradigma Proyek ke Paradigma Pemberdayaan

Dimata birokrat pada awak-awal reformasi pengentasan masalah kemiskinan yang begitu gencar sebagai isue sentral pembangunan di Indonesia, banyak dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai proyek baik dalam aras daerah, regional dan nasional, bahkan bangga kalau pada daerahnya ditetapkan sebagai desa, kecamatan dan kabupaten Tertinggal karena mendapatkan kucuran dana yang lebih besar dari Pemerintah Pusat (bangga menjadi pengemis) hanya demi  mendapatkan uang. Seharusnya yang dijual adalah kebijakan-program-kegiatan yang baik dan komitmen yang besar, dan dibuktikan keberhasilan dalam penuntasan kemiskinan. Dalam era otonomi daerah inovasi dan kreatifitas sesuai kebutuhan lokal sangatlah diperlukan agar kebijakan penuntasan kemiskinan bisa lebih efesien dan efektif sebagai wujud menanamkan kepercayaan kepada Pemerintah Pusat.

Penyusunan berbagai kebijakan-program kemiskinan selama ini masih ditemukan kesalahan dalam pendekatan (paradigma) baik didalam perumusan kebijakan, strategi,  program dan kegiatan yang masih berpijak pada blueprint approach sebagaimana lazim diterapkan pada bidang-bidang tehnik, sedangkan kemiskinan adalah masalah sosial-ekonomi. Para birokrat haruslah merubah pola sikap (mainset) dari blueprit approach dimana si-miskin hanya dianggap sebagai obyek belaka ke pendekatan social learning dalam proses indentifikasi, kebijakan, program dan kegiatan kearah proses pemberdayaan terhadap kaum miskin yang tidak hanya sebagai obyek tetapi juga si-miskin dijadikan sebagai subyek.

 

Birokrat Lebih Dituntut Kinerja Program  dan

Tekanan Politik Mengabaikan Kaum Miskin

Pendekatan berbasis Kinerja yang semu menyebabkan ketakutan disertai sikap kegelisahan para birokrat terhadap Kepala Daerah maupun kepada DPRD demi untuk mencapai keberhasilan program, sebagai contoh program pengembangan perkebunan karet dari pemerintah pusat  di beberapa kabupaten yang menerima bantuan bibit, biaya tanam dan berbagai saprodi lain yang diberikan kepada petani, tetapi penyerahan bantuan yang dilakukan para birokrat lebih memilih aman agar bisa  efektif dan efesien, yaitu hanya diserahkan kepada petani yang telah mempunyai lahan dan terbukti berhasil serta terdaftar sebagai kelompok tani. Dengan kebijakan ini  nasib buruh tani, tentunya tidak bisa mendapatkan fasilitas bantuan tersebut.

Aksesibility buruh tani (miskin) sangatlah rendah  untuk mendapatkan fasilitas karena tidak punya lahan sebagaimana yang disyaratkan pada program disektor perkebunan dan disisi lain jika dipaksakan buruh tani harus dapat bantuan, maka tidak sedikit bibit, pupuk dan saprodi lain dijual sebelum ditanam uangnya digunakan untuk mempertahankan hidup, Berdasarkan kasus ini jika dicermati secara mendalam, ditemukan kesalahan dalam menerapkan pendekatan program, dengan mengabaikan atau meniadakan biaya sosial (biaya hidup) yang harus ditambah untuk kaum miskin yang bercirikan bekerja sehari-habis sehari, duntuk meningkat derajat ekonomi kaum miskin harus mendapat subsidi hidup selama waktu tertentu.

Program penuntasan kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan haruslah didekati melalui proses perencanaan sosial dengan menerapkan social learning dalam usaha  memproteksi-subsidi biaya hidup, dalam proses awal untuk membebaskan kemelut kemiskinan, sebagai elustrasi Si A yang miskin bekerja sebagai buruh tani yang berpenghasilan Rp.30.000,- perhari dengan jumlah anggota keluarga 4 orang, apakah  Si A bisa mengerjakan sawah dan menunggu sampai panen tentu mustahil untuk bisa hidup seluruh anggota keluarganya tanpa diberikan subsidi barang pertanian dan biaya hidup selama masa tanam, setelah masa tanam selesai Si A bisa lagi bekerja sebagai buruh tani, tetapi setelah panen dengan disubsidi biaya hidup  pada masa tanam maka diawal panen itu Si A mulai bebas dari sebagian masalah kemiskinan (proses perencanan dan pelaksanaan sosial).  Cost Sosial inilah yang biasanya terlupakan oleh para birokrat baik dipusat maupun di daerah sehingga kaum miskin selalu termargilisasi dalam proses pembangunan dan diperparah lagi suara kaum miskin tidak bisa didengar dan tidak bisa terdengar oleh para birokrat.

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENUNTASAN KEMISKINAN Di ERA REFORMASI

Oleh : DR. H. M. SAFII, Msi

(Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dosen Luar Biasa

Fisip-MIP-MAP Unlam)

Peranan Pemerintah Daerah sejak Reformasi tahun 1998 semakin besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri (otonomi daerah), ditandai dengan diperbaharuinya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah yang telah 24 tahun  diterapkan tanpa didukung peraturan pelaksanaan lainnya. Diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 5 tahun berjalan telah terjadi berbagai eksis negatif dari proses reformasi (reformasi yang kebeblasan) sehingg diperbaharui lagi dengan dikeluarkanya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan mengkaji perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah sejak tahun 1998 sampai saat sekarang membuktikan telah berjalannya proses reformasi dilingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia.

Secara legalitas formal peran Pemerintah Daerah  lebih besar (desentralisasi) dan memberikan kepastian dalam pendanaan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Dengan otonomi daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk memberdayakan potensi lokal dan diikuti juga dengan kewenangan mendapatkan dan mengelola keuangan daerah, walaupun Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar akan tetapi masih tetap dalam koredur Negara Kesatuan sehingga kebijakan didaerah harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat termasuk kebijakan penuntasan kemiskinan.

                         Pendekatan Eksploitasi Menuju Kemakmuran

                                  Bukan Untuk Berfoya-foya Sesaat

Pemerintah Daerah  baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan pada era otonomi daerah lebih efektif dan  efesien dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam usaha menuntaskan kemiskinan yang terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia, diakui bahwa banyak program pembangunan yang dilaksanakan pada era otonomi daerah lebih menekankan pembangunan dalam pengertian ekploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk pembiyaan pembangunan, pendekatan eksploitasi ini hampir identik seperti seorang anak yang lahir dirahim orang tua yang kaya raya,  artinya tanpa usaha apapun sudah kaya dan makmur untuk sesaat selama orang tua kaya dan masih hidup serta masih tersedia harta benda untuk diwariskan, begitu juga kabupaten/kota hampir semua mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah-ruah.

Begitu juga Kabupaten/Kota jika tidak dikelola dengan baik dan benar, sama artinya anak orang kaya tanpa dibekali ilmu dan keterampilan serta tidak dibimbing (dimanjakan) setelah meninggal orang tuanya (habis sumber daya alamnya) akan jatuh miskin. Berdasarkan perumpamaan (tamsil) ini maka peran pemerintah adalah sama dengan orang tua menyiapkan anaknya untuk masa depan yang lebih baik dan lebih pasti, untuk itulah dituntut peran dan tanggungjawab dari pemerintah daerah yang lebih besar guna kemakmuran untuk anak cucu (masyarakat) kedepan.

Masa Lalu Adalah  Pelajaran Untuk Menata Masa Depan Yang Lebih Baik Dalam Penuntasan Kemiskinan Di Daerah

Diawal otonomi daerah pada era reformasi  telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang begitu drastis, lebih dari  25% penduduk Indonesia menjadi miskin pada awal-awal reformasi, yang dikambing hitamkan sebagai penyebab kemiskinan adalah sebagai dampak krisis ekonomi yang multi-dimensional, akan tetapi jika kita sederhana dalam proses berpikir yang ditamsilkan sebagai  orang tua (pemerintah) tidak mampu menyiapkan anak (masyarakat) atau bangsa untuk  masa depan, yang disebabkan tidak terjadinya transformasi sumber daya alam ke sumber daya manusia dan pengetahuan-teknologi dimasa pemerintahan Orde Baru (Sentralisasi), sedangkan sumber daya alam pada masa itu cukup besar dieksploitasi (kemakmuran diraih dari hasil eksploitasi sumber daya alam).

Pelajaran di masa Orde Baru (sentralisasi) perlu dijadikan guru yang terbaik untuk  menyongsong masa depan yang lebih baik, jangan sempat terlalu jauh melangkah dengan arah yang salah seperti masa lalu, yang  terjadi hanya sekedar pengalihan posisi (pelaku) dulu diperankan oleh orang pusat sekarang diperankan oleh orang daerah (desentralisasi formalitas) tetapi mempunyai substansi peran yang sama, jika ini terjadi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi didaerah tidak akan bisa diatasi dengan baik. Kondisi riil tentang kemiskinan didaerah diperparah lagi oleh ketidak mampuan dan ketidak percayaan pemerintah pusat serta berbagai lembaga donor Internasional yang tidak memberikan langsung pengelolaan kepada Pemerintah Daerah pada berbagai program penuntasan kemiskinan, perlu dijadikan bahan renungan bagi pemangku kepentingan di daerah baik pada Provinsi dan Kabupaten/Kota selama ini.

                           Pemerintah Daerah Harus Mengambil Alih

   Peran Pemerintah Pusat Dalam Program Penuntasan Kemiskinan

Beberapa tahun kedepan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi)  yang semakin menguat atau semakin diperkuat maka terlepas perasaan suka atau  tidak suka, sejalan atau tidak sejalan dan setuju atau tidak setuju terhadap berbagai program pusat untuk penuntasan kemiskinan nantinya diserahkan kelanjutan pengelolaan perbagai program kepada Pemerintah Daerah, hal ini telah dibuktikan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri, Perkotaan dan Pedesaa) yang mandapat pendanaan 3 tahun berturut-turut di tahun ke empat  hanya mendapat dana pembinaan.

Sedangkan kemiskinan di beberapa Kabupaten/Kota masih banyak ditemukan, begitu juga pada 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan jumlah kemiskinan berdasar data BPS tahun 2009 masih ada sebanyak 176.000 jiwa (5,12%) sedangkan dukungan dana pemerintah pusat kedepan semakin kecil, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan kapabilitas pengelolaan program penuntasan kemiskinan yang lebih efektif dan efesien, karena peran Pemerintah Daerah kedepan tidak hanya sekedar tempat dan sharing dana semata tetapi harus mengambil peran utama dalam penuntasan kemiskinan di daerah.

MELUPAKAN MANTAN

image

Banyak sekali diantara kita yang selalu mengucapkan bahwa belum bisa melipakan mantan pacar.. hm….. aku ada punya teman yang udah 20 th terpisah dengan mantan pacarnya dan sekarang masing-masing uadah punya anak. selama 20 tahun tidak pernah saling berhubungan. namun akhirnya sekarang malah kembali berpacaran akibat pertemuan lewat jejaring sosial. hmmmm…. katanya mereka masih mecintai dan tidak bisa melupakan satu sama lain selama 20 tahun. hmmmm…. sekali lagi hmmmm……
dari cerita tersebut tergambar bahwa sangat sulit untuk melupakan orang yang pernah kita cintai, orabg yabg pernah mengiso hari-hari kita.
mungkin benar apa yang dikatakan “Charly” lewat lagunya bahwa cukup satu jam saja untuk mencintai tapi butuh waktu selamanya untuk melupakannya.
memang kita harus mengakui bahwa malupakan seseorang yang pernah kita cintai dan sayangi merupakan hal sangat sulit, namun hal tersebut bukanlah mustahil. banyak cara yang bisa kita lakukan untun melupakan mantan kita walaupun itu memerlukan wakth yang panjang dan menyakitkan.
caranya adalah mungkn sebagai berikut:
1. percaya Lah bahwa mantan kamu yang telah meninggalkanmu itu bkan orang yang terbaik buat kamu. masih banyak yang lain yang lebih bain dari dia.
2. Tuhan selalu memberikan kebaikan kepada Hambanya. Tuhan tidak akan memberikan sebuah cobaan atau ujian yang hambanya tidak sanggup untuk menanggungnya. segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya.
3. berusahalah tenang dan berfikir jernih. Jangan menunjukkan bahwa kamu sedih. menangislah ketika kamu ingin menangis, tumpahkan segalanya dengan menangis. namun setelah itu kamu harus bangkit lagi.
4. jadikan perpisahan sebagai sebuah batu loncatan agar kita menjadi lebih baik lagi. jangan pernah dendam dengan mantan kamu karena itu akan manmbah luka. ikhlaskan semuanya dan jadilah manusia baru yang mempunyai power dalam menjalani kehidupan.
5. cari teman buat curhat yang bisa dipercaya. juga cari orang yang bisa merawat kamu, karena disaat kita baru putusan kita sedang dalam keadaan sakit parah dan perlu orang yang merawat dan bisa memberikan support serta motivasi untuk menjalani kehidupan.
6. percayalah bahwa kaku akan menemukan cinta sejatimu lagi.
7. sabar… karena melupakan seseorang itu perlu wakth yang lama. bahkan dalam wakth tahunan.
8. coba untuk melakukan hal-hal yang positif. melakukan hal-hal sosial dengan temen dan lain-lain.

mungkin hal-hal diatas hanya sebagian dari cara untuk melupakan mantan kamu. muda-mudahan bisa membantu…..

MAHALNYA RASA AMAN DI NEGERI INI

Rasa aman merupakan hak seluruh manusia. Rasa aman masyarakat adalah merupakan tanggungjawab negara sebagai pelindung masyarakat.
Di indonesia akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kerusuhan,bentrokan, penganiayaan, pengancaman dan lain-lain. Baik iu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok-kelompok tertentu. mulai dari kasus main hakim sendiri, tauran, ancaman senjata api, pembakaran gedung-gedung milik pemerintah dan lain-lain.
Miris rasanya melihat negara ini yang selalu dilanda gejolak. Dilihat di tv bahwa polisi tidak dapat berbuat banyak untuk menangani hal tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang was-was bahkan takut untuk keluar rumah. menyedihkan.
Sebuah negara hukum yang katanya selalu berlandaskan hukum, namun belum mampu menegakkan hukum secara benar dan adil. media massa yang bebas, serta kesenjangan kehidupan yang terlalu mencolok mungkin nenjadi salah satu penyebab hal ini. termasuk juga ketidakmampuan negara untuk mengantisipasinya, padahal katanya para inteligen kita sudah mengetahuinya.
tulidan ini bukan untuk mengkritik negara ini, tapi ini cuma sekedar renungan tentang rasa aman yang saat ini terasa sangat mahal dan tidak terjangkau oleh kalangan rakyat jelata.
selain itu juga, sekarang banyak sekali masyarakat yang berani melawan aparat penegak hukum. dalan hal ini perlu ketegasab dalam hal penindakan untuk menimbulkan fek jera. seseorang yang bersalah, jika dia orang yang berada sangat sulit untuk ditangkap, namun jika yang berbuat kesalahan tersebut adalah orang miskin, hukum seakan tidak peduli.
ah…. betapa negeri ini telah dikuasai oleh sekelompok orang yang berkuasa dan kelompok-kelompok lain merasa dijajah sehingga melakukan perlawanan.
negeriku… damailah…. aku sudah muak dengan keadaan yang menakutkan ini. Belum tersadar kita akan mimpi tentabg mesuji berdarah, kimi lahir lagi kerusuhan disolo, sulawesi dan mesuji itu sendiri. kapan negara ini bisa aman…. kapan rakyat bisa tenteram?… harusnya pelaku kejahatan itu segera ditindak tegas. buka. karena dia.melawan negara, tapi mereka telah meresahkan masyarakat.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.